Idealnya sistem demokrasi yang baik akan mengatur dan mengontrol perilaku dari aktor politik di negara yang bersangkutan.
Karena di sistem demokrasi ada yang namanya sanksi politik. Yang mana seharusnya suatu partai atau caleg yang tidak memenuhi aspirasi rakyatnya atau pemilihnya. tidak akan di pilih lagi oleh rakyat atau pemilih tersebut.
Jadi idealnya seandainya seroang kader atau kelompok dari partai tertentu melakukan tindakan pidana korupsi, partai dari kader atau kelompok tersebut akan merasakan penurunan suara secara signifikan. Dan untuk menghindari hal ini partai tadi harus menjaga jarak dari kader kriminal tersebut, ntah dengan cara mendepak kader dari partai atau dengan menjanjikan bahwa hal serupa tidak akan terulang kembali.
Nah lalu bagai mana dengan Indonesia?
Indonesia sebagai negara kesatuan baru lahir di tahun 1945, dan Negara kita baru layak di sebut sebagai negara demokrasi baru sejak pemilu 1999 atau bahkan 2004 waktu SBY terpilih menjadi Presiden. Jadi sebenernya bangsa kita masih dalam tahap belajar berdemokrasi.
Walaupun demikian menurut saya sebenarnya jalan Indonesia menuju demokrasi yang lebih baik sudah benar. Karena rakyat Indonesia sudah semakin paham dengan kekuatan politik yang mereka miliki. Setiap aktor politik tidak bisa secara sembrono melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Jadi cara paling ampuh untuk memberantas korupsi salah satunya adalah dengan meningkatkan konsistensi kita sebagai rakyat untuk tidak memilih kembali partai yang memiliki kebijakan atau memiliki kader yang tidak mengikuti aspirasi kita sebagai rakyat. Kecuali partai tersebut mengambil tindakan tegas dan berjanji kedepannya akan lebih berhati-hati dalam memilih dan menetapkan Caleg yang mereka sungsung. Akan tetapi seandainya tindakan kriminal yang dilakukan seorang kader partai tersebut sangat besar dan sangat fatal dan sangat-sangat melukai hati rakyat maka ... jangan sungkan-sungkan kita beri sanksi politik partai kader tersebut. Agar effek jera nya terasa dan menjadi pelajaran bagi partai-partai politik lainnya.
Memang indoesia adalah negara yang menganut sistem presidensial yang mana seorang Presiden memiliki kekuatan politik yang besar. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa DPR lah yang menentukan aturan main atau hukum di negara ini. Jadi untuk memajukan hukum di Indonesia ini tugas kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memilih Anggota DPR dengan lebih selektiv lagi.
memilih pemimpin yang tepat itu penting, tapi perlu diingat bahwa negara kita bukan negara ditaktor. Seorang presiden atau seorang gubernur semata tidak akan menyelesaikan permasalahan korupsi di tanah air.
Jangan sampai hanya karena kita mengidolakan seorang Jokowi , Prabowo, atau tokoh-tokoh calon pemimpin lainnya, kita tetep kekeh memilih partai pengusung idola kita tersebut. walaupun seandainya.... kebijakan partai ataupun perilaku kader dari partei partai tersebut tidak sesuai lagi dengan aspirasi kita.
dengan memberikan sanksi politik kita ajari partai-partai politik di Indonesia siapa pemengang kekuasaan sesungguh nya di negara ini.
Dengan lebih selektiv lagi dalam memilih partai dan dengan konsistensi kita memberikan sanksi politik terhadap partai yang menyeleweng... kita bisa kembali berharap kedepannya DPR kita bisa bersih dari Korupsi... Amin ya robbal alamin.
Sampai disini dulu aja tulisan ini... kalo kalian lebih suka nonton video nya bisa lihat disini :